SUMENEP — Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sisi timur Taman Adipura pada Rabu (11/11/2026) menuai sorotan tajam dari warga.
Kebijakan penataan ruang publik tersebut dinilai belum berjalan secara merata dan memicu persepsi tebang pilih di tengah masyarakat.
Salah seorang warga Sumenep, Seno, mempertanyakan komitmen dan konsistensi aparat penegak perda dalam menertibkan aktivitas perdagangan di fasilitas umum.
Menurutnya, penataan kawasan perkotaan seharusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali, bukan hanya menyasar titik-titik tertentu.
”Kalau memang betul-betul mau ditertibkan, seharusnya semua tempat PKL juga ditertibkan,” ujar Seno saat menyampaikan pandangannya kepada petugas di lokasi penertiban.
Ia mencontohkan sejumlah kawasan lain yang hingga kini masih dipadati aktivitas PKL, seperti di depan MAN Sumenep, kawasan Pandian, serta di sepanjang Jalan Dr. Cipto.
”Misalnya di depan MAN Sumenep, di pinggir trotoar, dan lain sebagainya. Jadi, kalau hanya satu titik tertentu yang ditertibkan, seakan-akan ada tempat yang diistimewakan,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Sumenep, Hyuhadam Abdi, menjelaskan bahwa operasi penertiban di kawasan Taman Adipura dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah.
Ia menyebut kegiatan itu merupakan agenda rutin bulanan institusinya.
”Memang begitu, Mas. SPT rutin sudah melekat tiap bulan,” ujar Hyuhadam.
Disinggung mengenai keberadaan PKL di lokasi lain yang belum tersentuh penertiban—seperti kawasan Pandian dan depan MAN Sumenep—Hyuhadam berdalih bahwa aktivitas di sejumlah titik tersebut telah berlangsung sejak masa pemerintahan Bupati Sumenep sebelumnya, KH A. Busyro Karim, dengan mengaitkannya pada kebijakan masa lalu.
Desakan Keadilan Ruang Publik
Meski demikian, penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Seno berharap aparat Satpol PP dapat bersikap lebih adil dan konsisten dalam menegakkan aturan di ruang publik demi menghindari kecurigaan adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu.
”Penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih di tengah masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, media Koranpublik.id masih berupaya memintai konfirmasi lanjutan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Hakiki Maulana Firmansyah, namun masih terkendala akses komunikasi.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi untuk menjaga keberimbangan informasi publik terkait grand design penataan dan penertiban para PKL yang dinilai belum merata di wilayah perkotaan Sumenep.(Adi/Red)
