SUMENEP — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep terus berupaya memperkuat sektor peternakan ayam petelur lokal di tengah tekanan kenaikan biaya pakan dan fluktuasi harga jual.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan membentuk wadah kolektif melalui Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Sumekar Maju Bersama. Koperasi tersebut diresmikan pada Jumat (6/11/2026) di Auditorium Said Abdullah Syaif Bagraf, Sumenep.
Koperasi yang diresmikan tersebut telah memiliki payung hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0009-380.AH.01.29 Tahun 2026.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, menekankan bahwa penguatan kelembagaan memegang peranan krusial dalam mendongkrak daya saing sektor peternakan di daerah.
“Kehadiran badan usaha ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan para peternak sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pembinaan pemerintah, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro,” ujar Chainur.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi peternak saat ini tidak sekadar persoalan harga jual telur di pasaran, melainkan juga tingginya biaya produksi, terutama komponen pakan ternak.
“Oleh karena itu, sinergi lintas sektoral antara pemerintah, kelembagaan peternak, dan instansi terkait mutlak diperlukan untuk mengurai persoalan ini secara bertahap,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Produsen Peternak Sumekar Maju Bersama, H. Muhdar, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang benar-benar menggeluti usaha budidaya ayam petelur di Sumenep.
Menurutnya, salah satu kendala mendasar di tingkat akar rumput adalah ketiadaan data yang valid dan akurat mengenai jumlah peternak serta total populasi ayam petelur. Padahal, data tersebut sangat vital untuk memetakan kapasitas produksi riil di lapangan agar selaras dengan tingkat konsumsi masyarakat.
Ketimpangan antara pasokan dan permintaan pasar dinilai kerap memicu fenomena kelebihan pasokan (oversupply), yang pada akhirnya berujung pada anjloknya harga telur di tingkat peternak.
”Selama ini kami belum mengetahui secara pasti populasi peternak ayam petelur. Akibatnya, bisa terjadi kelebihan pasokan sehingga harga telur menjadi murah,” ungkap Muhdar.
Selain penataan data dan kelembagaan, Muhdar juga menitipkan harapan besar kepada pemerintah agar segera menghadirkan solusi konkret untuk menekan harga pakan yang selama ini terus membebani operasional peternak.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi atas mahalnya harga pakan, salah satunya melalui subsidi jagung bagi peternak,” imbuhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Tim Kerja Penyuluh Kementerian Pertanian Wilayah Sumenep, Dewo Ringghi, menyatakan siap mengawal dan mendampingi para peternak ayam petelur skala mikro agar dapat mengakses program jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan melalui Perum Bulog.
Dewo menyebutkan, jajaran Kementerian Pertanian telah menerima instruksi langsung untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap peternak ayam petelur skala mikro di masing-masing wilayah, termasuk Kabupaten Sumenep.
”Kami mendapat instruksi dari Kementerian Pertanian untuk mengidentifikasi peternak telur skala mikro di wilayah masing-masing, khususnya di Sumenep, sekaligus memastikan mereka bisa mendapatkan jagung SPHP dari Bulog,” pungkasnya.
