SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi dan intervensi berbasis wilayah.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, penanganan kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di setiap daerah.
”Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” ujar Fauzi, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan data Pemkab Sumenep pada 2025, angka kemiskinan di wilayah tersebut tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka ini turun 0,76 poin dibanding tahun sebelumnya, dengan pengurangan sekitar 7.940 jiwa.
Untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan, Pemkab Sumenep menjalankan tiga fokus utama yakni,
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat: Melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Meningkatkan pendapatan warga: Mendorong sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang dilengkapi pelatihan keterampilan, bursa kerja (job fair), serta program padat karya.
Intervensi kantong kemiskinan: Melakukan kajian spasial dan mempertimbangkan pendekatan sosial-budaya lokal Madura untuk memetakan persebaran kemiskinan serta merumuskan model ekonomi daerah yang tepat.
Guna mengoptimalkan seluruh strategi tersebut, Pemkab Sumenep meluncurkan Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor—mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur dan UMKM.(Adi/Red)
