SUMENEP – DPRD Kabupaten Sumenep kembali menggelar Rapat Paripurna agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, H. Hosnan, S.IP, M.AP., membacakan hasil evaluasi dan catatan strategis Pansus. Salah satu sorotan utamanya soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal.
Menurutnya, penurunan belanja modal dalam postur APBD tidak boleh jadi alasan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kualitas layanan publik.
“Pemkab harus aktif mengimbangi dengan kebijakan kemitraan swasta dan memprioritaskan proyek yang tepat sasaran,” tegas H. Hosnan di hadapan pimpinan dewan dan eksekutif.
Ia memaparkan bahwa strategi itu penting untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru yang bisa jadi sumber pendongkrak PAD. “Tanpa sebuah inovasi, dikhawatirkan ruang fiskal daerah makin sempit dan pembangunan stagnan,” paparnya.
H. Hosnan menegaskan, meski arah pembangunan Sumenep sudah baik dan indikator makro cukup positif, pemerataan hasil ke wilayah kepulauan tetap jadi pekerjaan rumah besar.
Ia berharap rekomendasi Pansus tidak berhenti sebagai dokumen saja dan harus jadi bahan pertimbangan yang merumuskan suatu kebijakan.
“Sinergi DPRD dan Pemkab adalah kunci utama dalam mewujudkan Sumenep yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Sumenep dan dihadiri Bupati beserta jajaran Forkopimda. LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah untuk melaporkan setiap kegiatan selama satu tahun. (Ady/Red).
