SUMENEP – Pengelolaan anggaran dana publikasi berbasis e-Katalog di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep menuai sorotan tajam serta menjadi perbincangan hangat di kalangan jurnalis dan pemilik media lokal. Pasalnya, pembagian nilai order pengadaan barang dan jasa untuk publikasi media dinilai tidak merata dan memicu rasa ketidakadilan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, nilai order publikasi yang dialokasikan kepada tiap media menunjukkan ketimpangan yang signifikan, berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta. Perbedaan angka yang mencolok ini dinilai tidak memiliki kriteria yang jelas, sehingga memicu polemik di kalangan insan pers.
Saat dikonfirmasi oleh awak media koranpublik.id pada Senin (24/08/2026), Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep, Yanuar, menyatakan bahwa kendala utama pengelolaan anggaran saat ini adalah keterbatasan dana akibat defisit.
”Kami mengalami defisit anggaran. Jadi, untuk rekan-rekan media mohon bersabar,” ungkap Yanuar saat dikonfirmasi pada Senin, 24/08/2026.
Namun, dalih defisit anggaran tersebut langsung mendapat sanggahan keras dari para pemilik media di Sumenep. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh Pemimpin Media Nusainsider.com, Thoifur Ali Wafa.
Thoifur menegaskan bahwa isu utamanya bukan sekadar soal defisit, melainkan azas keadilan dan transparansi dalam pembagian alokasi anggaran antar-media.
”Defisit boleh saja terjadi. Namun yang menjadi sorotan utama adalah perbedaan angka orderan antara pemilik media satu dengan lainnya yang memunculkan kecemburuan,” ujar Thoifur.
Ia menambahkan, ketimpangan alokasi tersebut sangat kentara ketika ada media yang mendapatkan porsi anggaran cukup besar, sementara yang lain hanya menerima porsi minim.
”Bahkan, ada beberapa media yang di-order oleh DPRD dengan nominal lumayan besar, yakni menyentuh angka Rp2 juta. Sedangkan media lain hanya mendapat orderan Rp500 ribu. Seharusnya, DPRD Sumenep bersikap adil agar tidak menimbulkan kehebohan antar pemilik media,” tegasnya.
Para pelaku media di Kabupaten Sumenep berharap Sekretariat DPRD dapat merumuskan formulasi serta kemitraan berbasis e-Katalog yang lebih transparan, rasional, dan proporsional guna mengikis ketimpangan serta merawat iklim kemitraan pers yang kondusif.(Ady/Red).
