SUMENEP – Selama empat hari terakhir, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berdampak serius terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Kamis, 09/04/2026.
Kondisi ini menghambat berbagai aktivitas penting mulai dari sektor pendidikan, perekonomian, hingga para nelayan yang kesulitan melaut akibat minimnya pasokan bahan bakar.
Keterbatasan BBM membuat akses transportasi antarwilayah terganggu. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar ikut terdampak, sementara roda ekonomi di sektor perikanan nyaris lumpuh karena nelayan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal.
Pimpinan Redaksi nusainsider.com, Ach Toifur Ali Wafa, turut merasakan dampak langsung dari krisis tersebut. Selama berada di Kepulauan Sapeken, ia beraktivitas harus menggunakan sepeda listrik untuk menjalankan tugas jurnalistik di tengah keterbatasan BBM.
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam kebijakan energi nasional.
“Ini bukan sekadar kelangkaan biasa, tetapi sudah masuk kategori darurat energi. Negara gagal memastikan distribusi BBM berjalan secara adil, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang justru paling rentan,” tegas Toifur, Senin (6/4/2026).
Ia juga mengaku kecewa terhadap pernyataan Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, yang sebelumnya menyebutkan bahwa pengiriman BBM akan dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, hingga kini, meskipun kapal tol laut rute Kalianget–Kangean–Sapeken telah berlayar sebanyak tiga kali, belum ada tanda-tanda distribusi BBM sampai ke tangan pengecer di wilayah kepulauan.
Ia menilai, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menekankan bahwa ketahanan energi di wilayah kepulauan harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah daratan.
“Ketahanan energi di kepulauan seharusnya dirancang dengan sistem distribusi yang adaptif dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat di wilayah terluar terus menjadi korban dari lemahnya perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk meredam krisis, mulai dari menetapkan status darurat energi hingga membuka jalur distribusi khusus yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Krisis BBM di Kepulauan Sumenep ini dinilai harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola distribusi energi nasional. Kebijakan ke depan diharapkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, tanpa lagi meminggirkan masyarakat di wilayah terluar.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertanyakan bukan hanya kapasitas pemerintah dalam mengelola energi, tetapi juga keberpihakan negara terhadap rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
Penulis Redaksi
