SUMENEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, akan turun langsung melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai dugaan penyimpangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumenep. Senin, 9/3/2026.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengaku prihatin dengan berbagai informasi yang beredar mengenai kualitas menu MBG yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi oleh siswa seperti, telur yang busuk, nasi yang terasa basi, dan sebagainya.
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik, yakni meningkatkan kualitas gizi siswa-siswi yang ada di Indonesia. Namun menurutnya, pelaksanaan di lapangan harus tetap diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, DPRD Sumenep akan melakukan sidak langsung ke sejumlah titik pelaksanaan program MBG di wilayah Sumenep setelah masa reses dan Ramadan berakhir.
“Selesai reses, saya pastikan akan menggandeng pimpinan dan anggota komisi terkait untuk sidak ke semua MBG yang ada di Kabupaten Sumenep. Bahkan saya sudah mengantongi beberapa data MBG yang diduga bermasalah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Ha Zainal juga menegaskan bahwa sidak tersebut akan melibatkan Komisi IV DPRD yang akan menyoroti aspek gizi dan kualitas makanan, serta Komisi III yang akan fokus pada persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurutnya, laporan masyarakat menyebutkan bahwa sebagian besar titik MBG di Kabupaten Sumenep diduga belum memiliki fasilitas IPAL yang memadai. “Ada laporan dari masyarakat bahwa sekitar 90 persen MBG di Kabupaten Sumenep tidak memiliki IPAL. Ini tentu harus kita cek langsung di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika nantinya dalam sidak ditemukan adanya pelanggaran administratif, terutama terkait perizinan maupun fasilitas pendukung seperti IPAL, DPRD Sumenep tidak akan tinggal diam.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang pernah dikaitkan dengan program MBG di beberapa daerah lain. Meski hingga saat ini belum ada laporan serupa di Sumenep, ia menegaskan akan bertindak tegas jika hal tersebut benar-benar terjadi.
“Saya belum menerima laporan ada siswa yang keracunan di Sumenep. Tapi kalau misalnya ada korban dan penegak hukum tidak bergerak, saya pastikan akan turun tangan mewakili rakyat Kabupaten Sumenep,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan penghasilan antara sebagian tenaga kerja dalam program MBG dengan para tenaga pendidik honorer maupun sukarelawan yang selama ini mengabdi di dunia pendidikan.
“Baru bekerja di MBG gajinya ada yang sampai 3 juta bahkan 7 juta. Sementara banyak guru honorer penghasilannya jauh lebih kecil. Ketimpangan ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, H. Zainal menegaskan program MBG tetap bisa dilanjutkan selama benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi para siswa penerima manfaat.
Namun ia mengingatkan, jika program tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi, maka tujuan mulia dari program nasional tersebut akan kehilangan maknanya.
“Kalau memang program ini bermanfaat tentu kita dukung. Tapi kalau hanya menjadi kesempatan memperkaya oknum tertentu, maka program ini bisa dianggap gagal,” pungkasnya.
Pimpinan Redaksi
