Opini oleh M. Syauqi Sekretaris BEM Nusantara Jatim asal Sumenep
SUMENEP – Penerapan sistem e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sumenep menimbulkan satu pertanyaan besar: apakah tujuan utamanya benar-benar memperkuat demokrasi, atau sekadar mengejar label “modern”? Sebab, demokrasi tidak membutuhkan pencitraan digital melainkan membutuhkan kepercayaan rakyat.
Jangan sampai Pilkades berubah dari pesta demokrasi menjadi pertunjukan teknologi yang hanya dipahami oleh segelintir orang.
Rakyat diminta datang, menekan layar, lalu pulang dengan harapan bahwa semua proses berjalan benar. Padahal, kepercayaan tidak lahir dari tombol elektronik, melainkan dari proses yang benar-benar terbuka dan dapat diawasi masyarakat.
Ironisnya, ketika banyak desa masih bergelut dengan persoalan infrastruktur dan literasi digital, justru dipilih sistem yang jauh lebih rumit daripada mekanisme yang selama ini dipahami masyarakat.
Ini menimbulkan kesan bahwa yang dikejar bukan kesiapan rakyat, melainkan kebanggaan bisa mengklaim diri sebagai daerah yang “maju”. Modernisasi yang mengabaikan kesiapan masyarakat hanyalah kemasan yang mengilap, tetapi rapuh di dalam.
Jangan jadikan Kabupaten Sumenep sebagai etalase proyek digitalisasi jika fondasi kepercayaan publik belum benar-benar kokoh.
Demokrasi bukan soal seberapa canggih alat yang digunakan, tetapi seberapa besar rakyat yakin bahwa suara mereka dihormati, dihitung dengan benar, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi membutuhkan legitimasi yang kuat, bukan sekadar hasil yang keluar lebih cepat. Sebab, hasil yang cepat tidak akan pernah mampu menggantikan kepercayaan masyarakat.
Jika rakyat masih menyimpan keraguan terhadap prosesnya, maka secanggih apa pun teknologinya, demokrasi justru kehilangan ruhnya.
Kabupaten Sumenep seharusnya membangun demokrasi yang semakin terbuka, bukan demokrasi yang semakin sulit dipahami rakyat. Jangan biarkan teknologi menjadi tirai yang menutupi proses yang semestinya dapat diawasi bersama. Sebab ketika demokrasi mulai terasa jauh dari rakyat, yang hilang bukan hanya rasa percaya, tetapi juga makna dari suara rakyat itu sendiri.
