Sumenep, koranpublik.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi menetapkan enam aspek prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sebagai arah strategis percepatan kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengusung tema “Memantapkan Stabilitas Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata”.
Tema tersebut menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, menjelaskan bahwa prioritas pertama tema pembangunan tahun 2026 diarahkan pada stabilisasi kemandirian masyarakat melalui penguatan sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Program ini akan didukung dengan bantuan sarana dan prasarana di sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan.
“Pemerintah juga akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujar Arif Firmanto, Rabu (28/1/2026).
Pemkab Sumenep juga menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda.
Langkah tersebut dinilai penting agar SDM lokal mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Aspek ketiga difokuskan pada pemantapan sumber daya manusia unggul, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan terjangkau.
Di sektor pendidikan, program diarahkan pada peningkatan sarana prasarana, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan budaya literasi.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Sumenep berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas layanan, termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan dokter spesialis, terutama di wilayah kepulauan.
“Kami juga menguatkan layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” jelas Arif.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas penting, dengan fokus pada pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan. Infrastruktur yang dibangun diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi bencana.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemantapan stabilitas keamanan dan ketentraman sosial politik. Program ini meliputi penguatan peran forum kerukunan umat beragama, sinergi Forkopimda dengan OPD, serta optimalisasi sistem layanan darurat terpadu.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah revitalisasi layanan Si-Lapor 112 sebagai instrumen deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
Prioritas terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
“Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis Redaksi
