SUMENEP — Kondisi Pantai Slopeng, salah satu destinasi unggulan di ujung utara Kabupaten Sumenep, menuai sorotan dari pengunjung.
Sejumlah keluhan mencuat terkait pengelolaan kawasan wisata tersebut sejak berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep.
Hamparan pasir putih yang selama ini menjadi ikon wisata dinilai mulai kehilangan daya tarik. Pengunjung menilai perawatan kawasan dan fasilitas umum tidak memadai.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas penunjang tampak rusak dan kurang terawat. Toilet umum, gazebo, serta wahana permainan anak dilaporkan dalam kondisi tidak layak pakai.
Beberapa bagian bangunan bahkan terlihat rusak, seperti plafon yang ambruk. Ketersediaan air bersih di area bilas juga kerap dikeluhkan karena tidak mengalir.
Masalah lain yang mencuat adalah kebersihan kawasan. Sampah masih ditemukan di sejumlah titik, memunculkan kesan kumuh di area wisata yang seharusnya menjadi andalan daerah tersebut.
“Semenjak diambil alih pemerintah daerah, kondisinya semakin tidak terurus. Kami berharap ada pembenahan serius, terutama kebersihan dan akses jalan di dalam kawasan,” ujar seorang pengunjung asal Sumenep yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin, 30 Maret 2026.
Sorotan tak hanya datang dari pengunjung. Seorang anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis), yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan adanya peningkatan nilai kontrak kerja sama antara Pokdarwis dan Disbudporapar.
Ia menyebut nilai kontrak mencapai puluhan juta rupiah, bahkan mendekati Rp100 juta pada momentum tertentu seperti Lebaran Ketupat.
Menurut dia, pada 2025 nilai kontrak tercatat sekitar Rp80 juta dan meningkat menjadi Rp92 juta setelah pergantian kepala dinas. Namun, peningkatan tersebut tidak tercermin pada kondisi fisik kawasan wisata.
“Secara angka naik, tetapi kondisi di lapangan tidak menunjukkan perubahan. Bahkan saat Lebaran Ketupat, kami justru mengalami kerugian hampir Rp5 juta,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengelola lokal terkait transparansi dan pemanfaatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata.
Mereka mempertanyakan ke mana aliran pendapatan tersebut, mengingat kondisi fasilitas yang terus memburuk.
Para pengunjung dan pelaku wisata berharap pemerintah daerah, khususnya Disbudporapar Sumenep, segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Pembenahan dinilai mendesak agar Pantai Slopeng tidak kehilangan daya tariknya sebagai salah satu penyumbang PAD unggulan Kabupaten Sumenep.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Disbudporapar Sumenep, Faruk Hanafi, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapnya pada Selasa, (30/03) sama sekali tidak merespon meski terlihat centang dua tanda dibaca.
Penulis (Ady/Red)
