SUMENEP – Lambannya perjalanan kapal Tol laut Sabuk Nusantara 74 dengan rute Kalianget – Kangean – Sapeken menuai sorotan tajam dan memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan hingga penghentian sementara operasional oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.
Menurut informasi yang dihimpun, keterlambatan pelayaran diduga disebabkan oleh banyaknya muatan barang yang diangkut kapal, sehingga laju perjalanan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan jadwal atau deadline yang telah ditentukan.
Sejumlah pihak pun mendesak Kemenhub RI dan PT Pelni untuk segera mengambil langkah tegas. Selain evaluasi, keduanya juga diminta memberikan peringatan kepada awak kapal agar tidak memuat barang melebihi kapasitas yang dapat berdampak pada keselamatan dan ketepatan waktu pelayaran.
Kekecewaan mendalam disampaikan oleh Pimred nusainsider.com, Toifur Ali Wafa, yang juga menjadi salah satu penumpang kapal tersebut. Ia mengaku perjalanan yang ditempuh jauh dari estimasi normal.
“Kami sekeluarga berangkat dari Pelabuhan Kalianget pukul 16.00 WIB sore kemarin. Seharusnya estimasi perjalanan sekitar 13 sampai 14 jam sudah tiba di Sapeken,” ungkap Toifur, Senin (30/3/2026).
Namun kenyataannya, kapal baru tiba di Pelabuhan Kangean sekitar pukul 05.06 WIB, atau setelah kurang lebih 14 jam perjalanan.
Setelah itu, kapal kembali mengalami keterlambatan akibat proses bongkar muatan di Kangean yang memakan waktu hingga 4 jam.
“Baru sekitar pukul 14.03 WIB kami tiba di Pelabuhan Sapeken. Artinya total perjalanan mencapai sekitar 22 jam. Ini jelas sangat merugikan penumpang,” tegasnya.
Menurut Toifur, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menambah beban biaya bagi masyarakat.
Ia menyebut banyak penumpang akhirnya harus melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat menuju sejumlah pulau tujuan, seperti Sepanjang, Tanjung Kiaok, dan desa lainnya.
“Biaya tambahan yang harus dikeluarkan penumpang berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp750 ribu. Ini tentu memberatkan,” imbuhnya.
Ia pun mendesak Kemenhub agar tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mempertimbangkan penghentian sementara operasional Sanus 74 jika permasalahan tidak segera diatasi.
“Kami minta Kemenhub benar-benar mendengarkan keluhan masyarakat kepulauan. Jangan sampai keterlambatan seperti ini terus terjadi,” ujarnya.
Selain itu, Toifur juga berharap Pemkab Sumenep dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepulauan kepada pemerintah pusat. Ia mendorong adanya penambahan jadwal penerbangan rute Kalianget–Sapeken dengan harga tiket yang lebih terjangkau.
“Disparitas kepulauan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Akses transportasi yang nyaman, cepat, dan terjangkau juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Menurutnya, peningkatan akses udara dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut yang kerap mengalami kendala.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Achmad Dzulkarnaen, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut.
“Informasi ini nanti akan kita sampaikan ke KSOP dan Kementerian Perhubungan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Minggu (29/3/2026).
Tanggapan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai merespons serius persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan.
Upaya koordinasi dengan pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret, baik dalam peningkatan layanan tol laut maupun alternatif transportasi lainnya.
Ke depan, masyarakat berharap tidak ada lagi kesenjangan pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan. Transportasi laut yang tepat waktu, aman, dan nyaman menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan langkah tegas dari Kemenhub serta dukungan Pemkab Sumenep, pelayaran Tol Laut diharapkan kembali berjalan sesuai standar pelayanan.
Selain itu, wacana penambahan jadwal penerbangan dan penyesuaian harga tiket diharapkan benar-benar direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat kepulauan.
Sementara itu, guna keberimbangan informasi hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak KSOP setempat.
Penulis (Ady/Red)
