SURABAYA — Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua secara nasional memicu perhatian serius dari Barisan Aktivis Muda Jawa Timur (BAM Jatim).
Guna memberikan perlindungan nyata dan ruang aman bagi para korban, BAM Jatim berencana merangkul Senator DPD RI asal Jatim, Dr. Lia Istifhama, serta Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk membentuk kanal dan layanan pengaduan khusus.
Anggota BAM Jatim, Toifur Ali Wafa, menegaskan bahwa tingginya angka kasus kekerasan harus disikapi dengan langkah konkret dan kolaborasi lintas elemen, mulai dari tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, hingga organisasi kepemudaan.
”Ini menjadi atensi utama kami. Kami akan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi yang ada, termasuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Toifur dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Toifur mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah data awal mengenai dugaan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan Surabaya dan sekitarnya.
Bahkan, BAM Jatim berencana melaporkan seorang oknum terduga pelaku yang terindikasi bekerja di sebuah lembaga pemerintah daerah.
”Nanti akan kami laporkan terduga pelaku yang informasinya sedang bekerja di lembaga pemerintah di Jatim,” tegasnya.
Jamin Kerahasiaan dan Akses Keadilan
Langkah hukum yang diambil BAM Jatim berpijak pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin hak setiap warga negara—terutama perempuan—bebas dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
Namun, Toifur menilai penanganan kasus tidak berhenti pada proses pelaporan semata. Kolaborasi bersama Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim dirancang untuk membangun sistem pengaduan terpadu yang ramah korban, mencakup pendampingan awal, navigasi proses hukum, hingga perlindungan identitas.
”Jangan sampai perempuan yang menjadi korban justru merasa takut untuk melapor. Kami ingin menghadirkan ruang pengaduan yang memberikan rasa aman, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya,” tutur Toifur.
BAM Jatim juga mengajak publik untuk mengikis normalisasi terhadap kekerasan gender dan bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar tidak ada pelaku yang merasa kebal hukum.
”Harapan kami, Jawa Timur menjadi wilayah yang semakin aman dan ramah bagi perempuan. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.






